Dahsyatnyo lai .... sebanyak 70% Pendapatan Sumbar Habis untuk Gaji PNS

VIVAnews - Keluhan belanja gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang besar kembali datang dari daerah. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Muslim Kasim, mengeluhkan belanja gaji pegawai selama ini yang menghabiskan 70 persen dari pendapatan daerah.

Total pendapatan Sumbar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sejumlah bantuan lainnya untuk perbaikan pasca gempa berkisar antara Rp15 triliun. Namun, besarnya pembayaran gaji pegawai dinilai menghambat laju perkembangan daerah ke depan.

“Sekitar 70 persen dari total pendapatan daerah digunakan untuk membiayai operasional pegawai,” kata Muslim Kasim dalam seminar kependudukan di Hotel Pangeran Beach, Padang, Senin 18 Juli 2011.

Tahun ini, Sumbar menargetkan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp2,1 triliun. Target ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp1,7 triliun.

Sumber PAD Sumbar, menurut Wagub, berasal dari pajak daerah dan pajak kendaraan. Kondisi ini yang membuat Wagub mengisyaratkan perlunya moratorium PNS agar anggaran digunakan lebih efektif.

Kementerian Dalam Negeri pernah mengungkapkan, belanja pegawai daerah yang diambil dari dana alokasi umum (DAU) pusat rata-rata nasional sebesar 57 persen. Beberapa daerah bahkan bisa mencapai 60-80 persen.

"Dari data DAU yang ditransfer ke daerah, tak dibantah 57 persen habis untuk gaji pegawai," ujar Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Raydonnyzar Moenek saat dihubungi VIVAnews.com.

Raydonnyzar menjelaskan, meski gaji pegawai menghabiskan 57 persen dari DAU, namun secara agregat jika belanja pegawai dibandingkan dengan total belanja, rata-rata nasional mencapai 39 persen.

Seperti pernah ditulis VIVAnews.com, data APBD 2010 (per 25 Juni 2010) dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menunjukkan dua kabupaten di Sumatera Barat memiliki belanja pegawai sangat tinggi.

Kabupaten Tanah Datar, porsi belanja pegawai mencapai 74 persen. Total belanja pegawai mencapai Rp378,914 miliar. Sementara itu, kabupaten ini memiliki total pendapatan Rp511,476 miliar dan PAD hanya Rp35,402 miliar.

Kabupaten lainnya yaitu Solok dengan total pendapatan sebesar Rp491,083 miliar dan PAD hanya Rp20,637 miliar, serta memiliki belanja pegawai Rp359,743 miliar atau 73 persen dari total pendapatannya. (art) taken from vivanews.com