Sepuluh (10) Alasan Untuk Tidak (lagi) Membuang Atau Membakar Sampah

Sampah ini gan ... (dari internet)

Sebagian besar masyarakat selama ini masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Dalam mengelola sampah sebagian (besar) masyarakat masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya  ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Sudah saatnya masyarakat meninggalkan cara pandang bahwa barang sisa sebagai hal yang tidak berguna. Ada banyak fakta yang mengungkapkan bahwa cara pandang konvensional penanganan sampah seperti membuang, membakar dan tanpa memilah adalah sangat merugikan. Dapat disebutkan disini 10 alasan untuk tidak (lagi) membuang atau membakar sampah:

1. Pembakaran sampah terutama plastic akan mengemisikan radikal bebas yang berpotensi menimbulkan kanker (health care).
2. Pembakaran sampah berpotensi menimbulkan kebakaran yang sangat merugikan harta benda(disaster mitigation).
3. Pembakaran sampah akan membunuh seluruh jasad renik dan serangga yang berfungsi menguraikan material organic menjadi humus dan juga beragam spora, benih ataupun biji tanaman yang (masih) mempunyi hak untuk hidup (naturalits).
4. Pembakaran sampah mengemisikan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dalam porsi besar yang berpotensi menyebabkan pemanasan global (environmentalist)
5. Hasil pembakaran sampah organic berupa abu mengandung nutrisi mikro yang sangat penting, sayang rentan untuk diterbangkan angin atau terbawa hujan (meteorologist)
6. Pembakaran material organic membebaskan ke udara unsur makro (karbon, nitrogen, sulfur) peyubur tanah yang sangat diperlukan tanaman (agriest)
7. Adalah jauh lebih mudah dan murah memproses material terdaur ulang (plastic, logam, besi, alumunium dsb) yang berasal dari sampah daripada memproses dari sumber daya alam perawan/tambang, sayang kan kalu dibuang (resources).
8. Dengan sedikit perlakuan, cukup dengan membuatnya terpisah, segala macam sampah masih bernilai rupiah, mulai dari sisa makanan dan sayur basah sampai dengan kaleng berlapis timah (economist)
9. Pembakaran material organic tidak diajarkan dalam agama, dalam islam seluruh jasad yang sudah mati seperti tubuh manuasia (hewan/tanaman harusnya juga) akan dikembalikan dengan di tanam  (bumi/tanah) (theologist).
10. Niscaya tidak ada kesia-siaan dalam setiap penciptaan, sisa barang kebutuhan yang kita beli dengan rupiah pada dasarnya bukanlah sampah, dia tetap rupiah, yang bener aja rupiah dibuang ke tong sampah? (moral)

www.maszoom.blogspot.com

Isu Lingkungan Hidup Kekinian di Ranah Luak Nan Bungsu

Sesudut Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam rentang waktu 2005 – 2013, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengalami perkembangan yang sangat nyata. Tantangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melaju seiring perputaran roda perekonomian. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar  7,16 % pada tahun 2015, lingkungan hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bersiap mengantisipasi segala dampak buruk pertumbuhan ekonomi. Kejadian semisal pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan harus selalu terkontrol untuk menjaga keseimbangan pilar - pilar pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup-ekonomi-sosial.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, pada sisi lain kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam dalam jumlah yang tidak sedikit. Pada banyak kejadian, eksploitasi sumber daya alam perawan (virgin resources) menjadi salah satu magnet dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Kegiatan pembangunan mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini  mengakibatkan daya dukung, daya tampung, produktivitas dan kualitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya kontraproduktif dan menjadi beban sosial.

Kondisi objektif lingkungan hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota tergambar dari isu lingkungan hidup prioritas yang berkembang  dewasa ini (SLHD, 2012). Permasalahan yang muncul antara lain:

• Kerusakan hutan dan lahan, dengan luasan tidak kurang dari 137,167 Ha, Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi yang terdepan dalam urusan lahan hutan yang berada pada kondisi kritis.
• Kerusakan bantaran sungai, dengan sebagian besar diantaranya disebabkan penambangan mineral non logam/ galian C di badan air menyebabkan sungai tidak lagi seimbang untuk mendukung fungsi sungai sebagai penyangga kehidupan dalam aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan hidup.
• Bencana alam dan bencana lingkungan seperti banjir, longsor, kelangkaan air bersih dan kebakaran hutan, yang dalam beberapa kasus erat kaitannya dengan kerusakan daerah tangkapan air (cacthment area).
• Pemenuhan sumber air minum dan air baku, dengan sebagaian besar penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota belum mendapatkan layanan air bersih dimana aspek kualitas dan kontinuitas menjadi dua hal yang tidak bisa ditawar lagi, dan
• Perkembangan sektor peternakan, utamanya dalam subsektor ternak unggas/ayam yang telah membawa dampak lingkungan yang tidak sedikit di Kabupaten Lima Puluh Kota, mulai dari pencemaran udara, bau menyengat, terganggunya keseimbangan air tanah sampai dengan emisi gas rumah kaca dari kotoran yang berkontribusi pada pemanasan global.

Selain lima isu lingkungan hidup strategis diatas, masih terdapat beberapa isu dominan lain, salah satunya pengelolaan sampah sebagai tambahan. Melalui pengelolaan yang terstandar,  sampah dapat dipandang sebagai salah satu sumber daya (material dan energi) alternatif layaknya yang sudah dilakukan di banyak daerah. Akan tetapi sayang seribu sayang pengelolaan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih berkutat pada adagium kumpul-angkut-buang (end of pipe). Hal yang terjadi kemudian alih- alih menuai jutaan rupiah dari sampah, malah segala masalah buruk sampah seperti tersebarnya berbagai penyakit menular akibat akumulasi sampah yang tidak ditangani secara sewajarnya (*_*).

www.maszoom.blogspot.com

adaptasi dari beberapa sumber

Menilik Bagaimana Hongkong Mengelola Sampah Secara terpadu

Hongkong memiliki timbulan sampah yang sangat masif. Setiap tahun jutaan ton sampah padat perkotaan di kirim ke tiga lanfill yang ada di luar kota.  Pada tahun 2004 paling tidak 5,7 juta ton sampah dihasilkan oleh penduduk diseantero penjuru hongkong. Dari angka tersebut, 40% (2,2 juta ton) diantaranya telah berhasil di recovery menjadi energi dan material lain yang berharga.

Akan tetapi saat ini, kondisi lanfill yang ada sudah pada kondisi hampir jenuh. Tanpa usaha pembatasan timbulan dan pengurangan jumlah sampah yang di kirim ke lanfills, diperkirakan hanya perlu waktu 6 sampai 10 tahun untuk penuh jika. Dengan hampir separuh sampah telah terdaur ulang/recovery, besarnya laju timbulan sampah tidak sebanding dengan lahan lanfill yang tersedia.

Menghadapi masalah yang ada, Pemerintah Hongkong menghadapi pertanyaan besar, apa yang bisa dilakukan kemudian? Hongkong kemudian mengembangkan manajemen sampah secara holistik/terpadu sebagai salah satu jalan keluar. Kerangka kerja kebijakan ini dirancang melalui beberapa rangkaian strategii yang dilaksanakan sacara komprehensif. Untuk menanggulangi permasalahan sampah yang ada, beberapa target yang telah ditetapkan Pemerintah Hongkong adalah :

1. Untuk mengurangi jumlah sampah padat perkotaan yang ditimbulkan di Hongkong sebesar 1% mulai tahun 2014 
2. Untuk meningkatkan keseluruhan tingkat recovery sampah padat perkotaan sebesar 45% pada 2009 dan 50% pada 2014 
3. Untuk membatasi total sampah padat perkotaan yang dibuang ke lanfill menjadi 25% lebih sedikit pada tahun 2014.

Pemerintah Hongkong menyadari bahwa strategi komprehensif yang telah dirancang tidak akan berjalan secara sempurnya tanpa adanya keterlibatan dan peran serta sektor publik dan swasta. Peran khalayak luas diperlukan dalam medukung kerangka kerja kebijakan yang telah ditetapkan. Salah satu wujud peran serta yang diperlukan adalah pencapaian target 80% recovery dari sampah domestik pada tahun 2010 … (to be continued, maybe)

www.maszoom.blogspot.com

adapted from Hongkong Environment Protection Department, Annual Report

Peran Retribusi dan Kompensasi Dalam Pengelolaan Sampah

Sampah selama ini dipandang masih menjadi masalah yang seakan tak ada ujung pangkalnya. Sampah juga sering dikambing-hitamkan menjadi penyebab berbagai bentuk bencana seperti banjir, wabah penyakit, polusi dan berbagai bentuk bencana lainnya. Pengelolaan Sampah selama ini terkesan tanpa aturan yang baku meski sudah terbit Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kurangnya pengaturan dan disiplin dalam pengelolaan sampah masih sangat terlihat di masyarakat, perilaku membuang sampah sembarangan sudah merupakan hal yang lumrah, pengolahan sampah dan daur ulang/pemanfaatan sampah seakan menjadi hal yang diluar kebiasaan.

 Sampai saat ini, aspek sosial budaya masih menjadi pe-er besar bagi para penguasa dan pembuat kebijakan. Masyarakat belum menyadari akan arti penting pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terhadap sanitasi, kesehatan lingkungan dan penghematan sumber daya alam. Sampah dipandang sebagai sesuatu yang pribadi, taboo, terletak di belakang dan belum dianggap sebagai suatu materi berharga yang bernilai secara ekonomi. Akibatnya belum ada peran serta komponen masyarakat yang signifikan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Hal ini nampak nyata dari rasio realisasi retribusi dengan biaya operasional yang hanya sekitar 3%.

Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, pemerintah kabupaten/kota memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan. Retribusi yang dipungut pemerintah daerah ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah. Hasil retribusi ini selanjutnya digunakan antara lain untuk : (a) kegiatan layanan penanganan sampah; (b) penyediaan fasilitas pengumpulan sampah; (c) penanggulangan keadaan darurat; (d) pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah; dan/atau (e) peningkatan kompetensi pengelola sampah.

Muatan baru pengelolaan sampah adalah adanya pengaturan tentang pemberian kompensasi akibat dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah.  Dampak negatif tersebut antara lain diakibatkan oleh pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah , longsor, kebakaran, ledakan gas metan atau hal lain yang menimbulkan dampak negatif seperti sumber penyebaran penyakit.

Bentuk kompensasi yang diberikan berupa relokasi penduduk, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan serta pemberian kompensasi dalam bentuk lain seperti biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal dan bantuan rehabilitasi jalan (id*r).

www.maszoom.blogspot.com

dari berbagai sumber

Bagaimana Wujud Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Aspek Sosial Budaya merupakan salah satu bagian penting dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Selama ini kondisi yang ada masyarakat belum menyadari akan arti penting pengelolaan sampah terhadap sanitasi, kesehatan lingkungan dan penghematan sumber daya alam. Sampah dipandang sebagai sesuatu yang pribadi, taboo, terletak di belakang dan belum dianggap sebagai suatu materi berharga yang bernilai secara ekonomi. Akibatnya belum ada peran serta komponen masyarakat yang signifikan dalam pengelolaan.

Keberhasilan pengelolaan sampah di daerah tidak bisa hanya bertumpu dan menjadi tanggung jawab  pemerintah daerah. Keterlibatan para pihak (masyarakat, dunia usaha dan pemerintah) dalam mengurangi dan mengelola sampah dari sumbernya akan menjadi salah satu kunci sukses. Hal ini dapat dilakukan melalui perewujudaan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang bertumpu pada penerapan prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle), upaya penghematan sumber daya alam, penghematan energi, pengembangan energi alternatif dari pengolahan sampah, perlindungan lingkungan, dan pengendalian pencemaran dapat dilakukan secara simultan.

Dalam pengaturan dan pengelolaan sampah, masyarakat bisa berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

       Peran serta masyarakat dapat berupa:

1.      pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah  dalam kegiatan pengelolaan sampah yang disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait;

2.      pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait;

3.   pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota; dan/atau

4.      pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

Selanjutnya menjadi mata rantai yang tidak terpisah dari upaya pemerintah untuk meningkatkn peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah malalui beragam bentuk pembinaan. Pembinaan dilakukan pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal ini pemerintah daerah melalui Bupati/Walikota dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang pengelolan sampah dalam bentuk :

1.         bantuan teknis;

2.        bimbingan teknis;

3.        diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau

4.        pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.

www.maszoom.blogspot.com