"Sebagian besar pegawai di daerah tidak melalui seleksi yang benar. Ada yang harus bayar Rp60 juta per orang. Hal ini tidak bisa dibiarkan," tegas Azwar dalam keterangan tertulis kepada INILAH.COM, Selasa (6/12/2011).
Ia mengatakan, cara-cara kotor pejabat daerah dalam proses rekrutmen pegawai baru bukan saja tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, tetapi juga merusak tatanan pemerintahan yang sudah baik.
Azwar membandingkan bagaimana proses seleksi calon mahasiswa yang mau masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Dimana keseluruhan tahapannya dilakukan secara fair dan transparan. "Kalau sudah dimasak bagus-bagus, kemudian dicolok pakai tangan, nanti basi makanannya,"ucapnya.
Oleh karena itu, Azwar menegaskan, kementeriannya tengah berupaya serius memberantas praktik-praktik kotor pejabat daerah. Salah satunya dengan mengusulkan ke Wakil Presiden Boediono agar proses seleksi CPNS dilakukan oleh secara independen.
"Saya usul ke Pak Wapres, ke depan kita bikin konsorsium perguruan tinggi untuk bikin ujian CPNS. Tapi hasilnya jangan dikasih ke Bupati, Walikota atau Gubernur. Setelah lulus baru diumumkan," tandasnya. [*_*)
taken from www.inilah.com 6 Des 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar