Payakumbuh Menuju Kota Amnesia di Sumatera

Dalam sebuah makalah/buku/e-book yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dinyatakan sebuah statement tentang “Kota Gila”. Sebuah kota akan berkembang menuju Kota Gila, apabila kota tersebut tumbuh berkembang dengan menghancurkan semua bangunan kuno bersejarah yang menjadi penanda eksistensi kota. Akibatnya memori warga kota akan romantisme masa lalu yang ditunjukan oleh bangunan bangunan tua terkubur dengan hadirnya bangunan fisik baru dengan bungkus modernisasi. Keadaan ini tak ubahnya manusia yang kehilangan ingatannya akan memori masa lalu alias amnesia bin gila.

Gelagat Payakumbuh menuju kota amnesia sudah terbaca dari arah perkembangan kota beberapa tahun terakhir. Beberapa monumen penting yang menjadi tonggak bagi berdirinya kota ini satu persatu lenyap ditelan modernisasi. Kita tidak lagi ingat gedung pertama yang yang menjadi saksi berdirinya Kota Payakumbuh di jalan Soetan Oesman. Beberapa tahun lalu Kantor Balai Kota Lama yang berada di Jalan Soedirman yang membawa banyak memori bagi warga kota sudah berubah wajah menjadi sebuah mall. Memori warga mengiang kepada kekuatan “people power” yang mampu menjatuhkan pemimpin yang durhaka laksana terjadi di Philipina. Hebatnya inilah “people power” pertama di Indonesia.

Geliat kamufase wajah kota ini tidak berhenti di sini. Urat nadi transportasi kota yang sempat diwarnai dengan sistem tansportasi massal yang cepat, aman dan nyaman yang menjadi utopia para perencana seperti kereta api kini tinggal kenangan. Jalan kereta api yang menjadi saksi kerakusan penjajah Belanda akan sumber daya alam telah lama terbengkalai dan terpinggirkan. Hebatnya lagi satu persatu aset yang ada lenyap tanpa meninggalkan jejak. Bangunan tersisa dari Stasiun Kereta Api yang bersejarah di Jl. Soekarno Hatta seperti tidak mendapat perhatian dari instansi terkait. Lahan-lahan ex emplacement yang dulu menjadi kandang kereta api pun telah berubah enjadi ruko-ruko yang berdiri angkuh. Anak muda sekarang mungkin tidak akan menyadari kalau kakek buyut mereka dulu punya romantisme naik kereta api dari Limbanang ke Payakumbuh dengan membawa berkarung-karung hasil alam seperti kopi, cengkeh, pala, kelapa.

Geliat kamuflase wajah kota masih terus akan berlanjut. Sebentar lagi Lapangan Kapten Tantawi (ada yang menyebut Lapangan Poliko) akan berubah menjadi hutan beton yang tak tersentuh masyarakat awam. Lapangan Poliko tidak akan lagi menjadi sebuah ruang terbuka bagi warga kota untuk sekedar berinteraksi, berolahraga dan bercengkerama (tidak termasuk bermesum ria tentunya). Tentunya kita masih terus akan menghitung tonggak tonggak tua kota mana lagi yang akan roboh? Ex kantor bupati lama, perumahan di kampung cina atau yang lainnya.

Menjadi sebuah ironi akan apa yang terjadi dihadapan kita dibandingkan dengan perkembangan di kota tetangga (i.e. Sawahlunto). Seakan bertolak belakang (kedepan dan ke belangkang) akan apa yang ada dan terjadi disana. Penghargaan akan aset aset tua seperti menjadi prioritas bagi warganya dan tentunya pemerintah setempat. Bukan karena akan ada pilkada atau even sejenisnya. Sekali kali pemimpin di Payakumbuh juga harus main ke kota lama di Semarang tentunya. Ah ... memang benar bak kata pepatah, rumput tetangga memang selalu nampak lebih hijau ... (*_*)


www.maszoom.blogspot.com dari kementerian PU dan beberapa sumber lain

Bunuh diri ekologis a la Payakumbuh, siapa mau? (part 2 of 2)

Tulisan terdahulu kita menyoroti perkembangan Kota Payakumbuh yang semakin menggeliat. Pengendalian perkembangan kota Payakumbuh sampai saat ini masih sangat sulit untuk dilakukan untuk diarahkan sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Di berbagai tempat terlihat adanya perubahan tata guna lahan, umumnya adalah perubahan dari lahan produktif (sawah, kebun) menjadi kawasan pemukinan atau tempat usaha. Minimnya ruang terbuka hijau yang ada di Kota Payakumbuh juga menjadi masalah tersendiri. Keadaan ini sangat membatasi masyarakat dalam beraktualisasi dari maupun sebagai sarana rekreasi.

Kegagalan pengendalian perkembangan kota sesuai dengan kaidah rencana tata ruang yang ada disebabkan karena berbagai masalah kompleks yang saling terkait. Hal yang paling menonjol untuk kita yang tinggal di Ranah Minang adalah superioritas pemilik lahan (property rigth) yang dalam hal ini bisa di wakili oleh tetua/kaum adat dibandingkan dengan pemerintah daerah (development rigth). Banyak kasus pembangunan yang diinisiasi pemerintah terkendala oleh pemilik lahan, bisa disebutkan diantaranya adalah pembangunan jalan lingkar payakumbuh maupun pembangunan RTH Batang Agam.

Kendala dalam kendali penggunaan tata ruang juga muncul karena kurangnya kapasitas pengawasan terhadap perubahan tata guna lahan karena tidak didukung oleh sistem data dan informasi yang up to date. Kendala ini masih nampak terlihat karena dalam kenyataannya dinas terkait (tata ruang) masih melakukan pengawasan perubahan tata ruang secara bottom up dengan mengandalkan instansi lain (kelurahan atau pengurus RT).

Laju perubahan tata guna lahan di Payakumbuh semakin terasa pada beberapa tahun terakhir. Kecenderungan perspektif umum masyarakat yang memandang nilai ekonomi jangka pendek lebih bernilai daripada fungsi kelestarian menjadi satu sumbu pemicu. Sebagai contoh pada sebuah lahan di kawasan strategis, sebuah ruko (rumah toko) akan lebih bernilai ekonomi daripada sebuah hamparan sawah. Selanjutnya tidak adanya koordinasi antar daerah juga menyebabkan antar daerah seperti saling menjegal untuk menjadi yang terdepan. Kemiripan geografi dan potensi sumber daya menyebabkan antar daerah saling bersaing sehingga hasilnya malah kontra produktif.

Keadaan sebagaimana tergambar diatas menjadi weakness yang patut disadari pemerintah daerah. Tanpa upaya yang serius dan nyata, Payakumbuh kedepan tak ubahnya apa yang dihadapi kota-kota urban diseluruh dunia – polusi, kemacetan, polusi visual, banjir, kemiskinan dan diambang bunuh diri ekologis secara massal. Payakumbuh kedepan harus bersiap diri menjadi kota urban yang kompetitif yang mampu bersaing dalam level kawasan maupun global (*_*).

www.maszoom.blogspot.com dari kementerian PU dan beberapa sumber lain