Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 meliputi:

A.  Perencanaan (RPPLH)

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) disusun berdasarkan inventarisasi nasional yang terdiri atas (1)  RPPLH nasional; (2) RPPLH provinsi  dan (3)  RPPLH kabupaten/kota.

Penyusunan RPPLH dilakukan dengan memperhatikan:

1.     keragaman karakter dan fungsi ekologis;

2.     sebaran penduduk;

3.     sebaran potensi sumber daya alam;

4.     kearifan lokal;

5.     aspirasi masyarakat; dan

6.     perubahan iklim.

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah,  memuat rencana tentang:

1.    pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;

2.    pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;

3.   pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan

4.   adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

B.   Pemanfaatan

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:

B.1  Daya dukung lingkungan hidup

       Daya dukung lingkungan hidup ditetapkan oleh:

1.     Menteri untuk daya dukung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan;

2.  gubernur untuk daya dukung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau

3.        bupati/walikota untuk daya dukung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.

B.2  Daya tampung lingkungan hidup

       Daya tampung lingkungan hidup ditetapkan oleh:

1.     Menteri untuk daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan;

2.     gubernur untuk daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau

3.        bupati/walikota untuk daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.

Dalam penetapannnya, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup disusun dengan memperhatikan:

1.        keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;

2.     keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan

3.        keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. 

.... continued