Pengaruh Perdangan Bebas dan Liberalisasi Ekonomi Terhadap Kedaulatan Pangan

Perkembangan konsep kedaulatan pangan tidak terlepas dari fenomena globalisasi yang menuntut adanya liberalisasi sektor perdagangan (a.k.a perdagangan bebas). Gerakan liberalisasi perdagangan yang digagas negara-negara kapitalis-liberal menyandarkan idiomnya pada teori ekonomi yang menyatakan bahwa akan lebih baik apabila setiap unit ekonomi (dalam hal WTO adalah negara itu sendiri) mengkhususkan diri (spesialisasi) pada produksi barang/jasa yang dengan biaya lebih murah dibanding dibanding unit ekonomi yang lain. Perdagangan tanpa batas dalam kasus ini kemudia akan menghasilkan kesejahteraan global yang lebih besar.

Akan tetapi, satu hal yang tidak disadari kemudian adalah bahwa konsep perdagangan ini dalam pandangan sederhana akan menimbulkan efek menang-kalah diantara pihak yang terlibat. Mengantisipasi hal ini, kemudian pihak yang kalah akan mencari item atau komoditi perdagangan lain yang lebih memberikan keuntungan secara komparatif. Dengan konsep spesialisasi ini, maka produksi dunia akan barang-jasa akan terkotak-kotak dan mengesampingkan keanekaragaman (hayati) yang ada. Sebagai misal petani Indonesia sebaiknya menanam kakao yang hanya bisa tumbuh didaerah topis dan tidak menanam jagung atau kedelai meski secara pasar konsumsi kedelai di Indonesia sangat tinggi. Jagung atau kedelai sebaiknya diproduksi oleh petani di Amerika Serikat yang terbukti punya teknologi dan produktivitas yang lebih tinggi dengan harga jual yang lebih murah.

Konsep liberalisasi ekonomi ternyata hanya bagus diatas kertas, kenyataan yang terjadi adalah perdagangan bebas tidak pernah berjalan secara sempurna. Fakta yang ada, “ketidak-sempurnaan“ perdagangan bebas adalah sangat serius dan berbagai peraturan yang dikembangkan dalam menjaga “kebebasan” lebih banyak membawa bahaya daripada kebaikan terhadap liberalisasi itu sendiri. Beberapa ketidak sempurnaan yang banyak disebutkan antara lain :

·         Praktik subsidi produk/prose pertanian yang digunakan secara luas diberbagai negara dengan sistem/penerapan yang sangat berlainan;

·         Perkembangan pasar yang sangat oligopolis akan produk dan input pertanian.

Kondisi tersebut membawa pemikiran dari beberapa pihak yang berkompeten terhadap kedaulatan pangan dengan menyatakan bahwa secara kualitatif produksi bahan pangan dan pertanian adalah sangat berbeda dari perdagangan produk manufaktur yang dihasilkan banyak perusahaan. Pemikiran mereka menyatakan bahwa bahan pangan dan produk pertanian mempunyai nilai kualitatif tertentu dalam hidup dan fungsi sosial, dalam artian dia harus dipandang lebih dari sekedar barang dagangan/komoditi.

Perbedaan pandangan dan penilaian akan bahan pangan dan produk pertanian nampak nyata di banyak negara-negara berkembang. Di kawasan tersebut, produksi pertanian telah membentuk suatu sistem penghidupan dari sebagian besar populasi, lebih jauh proses produksi pertanian merupakan keseluruhan sistem budaya dan ekologi lokal. Dalam hal ini berbagai permasalahan penting terkait sistem ekonomi, lingkungan hidup, dan masalah sosial terikat erat dengan segala aktivitas agrikultur.

www.maszoom.blogspot.com

Contents adapted from FAO, Rome-Italy

Peningkatan Kapasitas, Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Milenium

Peningkatan kapasitas akan menjadi jembatan adanya jurang pemisah dalam tataran skil dan kompetensi setiap aparatur dan level kelembagaan. Ketika terjadi peningkatan kapasitas, setiap aparatur/ individu dapat membangun kembali pengetahuan yang sudah ada serta belajar dan menyesuaikan dengan perubahan. 

Peningkatan kapasitas akan mendukung dan memperkuat kelembagaan dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Peningkatan kapasitas telah menjadi perhatian masyarakat internasional tidak kurang dari dua dekade terakhir. Hal ini nyata terlihat dengan dicantumkannya proyek yang terkait dengan peningkatan kapasitas dalam program MDG-F (The Millenium Development Goals Achievement Fund).

Pelaksanaan project MDG-F melalui peningkatan kapasitas (aparatur) mempunyai sasaran akhir untuk meningkatakan standar kehidupan masyarakat lokal serta  menjamin telah dilaksanakannya pembangunan yang berkelanjutan.MDG-F sendiri diluncurkan pada tahun 2006 sebagai respon terhadap lambatnya pencapaian target MDGs pada banyak negara berkembang. Melalui MDG-F diharapkan pencapaian target MDGs akan dapat dipercepat.

Program Pencapaian Pembangunan Milenium (MDGs) diluncurkan pada 2002 sebagai sebuah upaya sadar masyarakat dunia untuk secara nyata mengurangi kemiskinan, kelaparan dan persebaran penyakit pada tahun 2015 sebagai basis target. Program tersebut telah didukung berbagai badan dunia lain yang terkait, salah satunya dalah badan dunia yang mengurusi masalah lingkungan, UNEP (United Nations Environment Programme). UNEP dengan didukung badan dunia yang lain telah melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya meraih sasaran target Pencapaian Pembangunan Milenium dan menjamin pembangunan yang berkelanjutan telah menjadi kebijakan intrinsik dari setiap negara. 

Melalui pembangunan yang berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya alam akan dilakukan secara lestari. Selain itu jaminan terhadap pencadangan sumber daya alam, sebagai satu-satunya kekayaan bagi negara-negara berkembang dipastikan akan dilakukan (*_*)

www.maszoom.blogspot.com adapted from UNEP