Tampilkan postingan dengan label sasaran kinerja. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label sasaran kinerja. Tampilkan semua postingan

3.18.2015

Pendekatan Partisipatif dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil


Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, maka dilakukan penilaian prestasi kerja PNS. Penilaian prestasi kerja ini dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan prestasi kerja dan pengembangan potensi PNS. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa yang berwenang membuat penilaian prestasi kerja PNS adalah pejabat penilai, yaitu atasan langsung dari PNS yang bersangkutan dengan ketentuan paling rendah pejabat eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.

Untuk meningkatkan nilai guna dan hasil guna, maka kegiatan penilaian prestasi kerja diselenggarakan mengunakan pendekatan partisipasi. Pendekatan ini dilakukan dalam artian pegawai yang dinilai terlibat langsung secara aktif dalam proses penetapan sasaran kerja yang akan dicapai, dan proses penilaian. Hasil rekomendasi penilaian prestasi kerja selanjutnya digunakan untuk peningkatan kinerja organisasi. Langkah yang dilakukan adalah melalui peningkatan prestasi kerja, pengembangan potensi, dan karier pegawai yang bersangkutan. Selain itu juga dilakukanan pengembangan manajemen, organisasi, dan lingkungan kerja.

Dalam penilaian kinerja pegawai, peran atasan pejabat penilai secara fungsional bukan hanya sekedar memberikan legalitas hasil penilaian dari pejabat penilai. Lebih dari itu keberadaannya berfungsi sebagai motivator dan evaluator seberapa efektif pejabat penilai melakukan penilaian. Selain itu atasan pejabat penilai berperan dalam mengimbangi penilaian dan persepsi pejabat penilai sebagai upaya menghilangkan bias-bias subyektif penilaian.

Sistem penilaian prestasi kerja PNS dilakukan secara terbuka, dimana diharapkan pelaksanaannya dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja. Lebih dari itu, penilaian prestasi kerja pegawai  menciptakan hubungan interaksi antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai, dalam rangka objektivitas penilaian dan untuk mendapatkan kepuasan kerja setiap PNS.

 Sumber  : PP No 46 Tahun 2011 tentang Sasaran Kinerja PNS

2.09.2015

Prinsip Dasar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

Ilustrasi Pegawai

Demi mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, perlu dilakukan penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja pegawai Negeri Sipil nantinya akan dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam kebijakan perencanaan kuantitas dan kuaritas sumber daya manusia pegawai Negeri sipil, serta kegiatan perancangan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam organisasi.

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu proses rangkaian manajemen kinerja yang berawal dari penyusunan perencanaan prestasi kerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penetapan tolok ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan. Pelaksanaan penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penilaian dilakukan analisis terhadap hambatan pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan umpan balik serta menyusun rekomendasi perbaikan dan menetapkan hasil penilaian.

Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. Prestasi kerja yang dimaksud dalam hal ini adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Adapun Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier dengan titik berat pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur : (a) SKP dan (b) perilaku kerja. Dalam pelaksanaanya, penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan 5 (lima) prinsip dasar. Adapun prinsip dasar tersebut adalah : (1) objektif;  (2) terukur; (3) akuntabel (4) partisipatif; dan (5) transparan.

 Sumber  : PP No 46 Tahun 2011 tentang Sasaran Kinerja PNS

1.21.2015

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

Amtenaar tour of duty

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, maka penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan prestasi kerja dan pengembangan potensi PNS. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa yang berwenang membuat penilaian prestasi kerja PNS adalah pejabat penilai, yaitu atasan langsung dari PNS yang bersangkutan dengan ketentuan paling rendah pejabat eselon V atau pejabat lain yang ditentukan. Tujuan penilaian prestasi kerja adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu proses rangkaian manajemen kinerja yang berawal dari penyusunan perencanaan prestasi kerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penetapan tolok ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan. Pelaksanaan penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penilaian dilakukan analisis terhadap hambatan pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan umpan balik serta menyusun rekomendasi perbaikan dan menetapkan hasil penilaian.

Demi memperoleh objektivitas dalam penilaian prestasi kerja digunakan parameter penilaian berupa hasil kerja yang nyata dan terukur yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan organisasi atau satuan kerja, sehingga subjektivitas penilaian dapat diminimalisir. Dengan demikian hanya pegawai yang berprestasi lah yang mendapatkan nilai baik.

 

Sumber  : PP No 46 Tahun 2011 tentang Sasaran Kinerja PNS
www.maszoom.blogspot.com