Aspek dan Kriteria dalam Penetapan Baku Mutu Air Limbah

analisa limbah cair/doc privat

Dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing berwenang menetapkan baku mutu air limbah untuk berbagai jenis usaha dan atau kegiatan. Selanjutnya diatur bahwa baku mutu daerah tersebut ditetapkan dengan ketentuan lebih ketat atau sama dengan BMAL yang berlaku secara nasional. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 

Penetapan baku mutu air limbah (BMAL) dari berbagai jenis usaha dan atau kegiatan yang potensial menjadi sumber pencemaran air merupakan salah satu langkah untuk membatasi beban pencemaran air. Penetapan BMAL dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait kondisi sumber air penerima, ketersediaan teknologi proses produksi dan teknologi pengelolaan air limbah sesuai dengan karakteristiknya.

Selain itu, dalam penetapannya baku mutu air limbah juga mempertimbangkan berbagai kriteria dan metodologi. Beberapa diantaranya adalah; (1) Kebutuhan Praktis, BMAL yang ditetapkan harus dapat dilaksanakan secara mudah dan dipenuhi oleh para pengguna; (2) Penggunaan Teknologi, pendekatan optimum yang digunakan oleh kebanyakan negara dalam menetapkan BMAL adalah dengan menerapkan teknologi yang tepat, dan akan dilaksanakan secara bertahap sesuai perkembangan; (3) Penggunaan Parameter Kunci (key parameter); BMAL yang ditetapkan di Indonesia diprioritaskan pada pengendalian zat pencemar yang dapat dipantau secara efektif; (4) Penggunaan Konsep Beban Pencemaran (pollution load) Dengan Mempertimbangkan Daya Tampung Lingkungan.

 

Adaptasi dari Kemenlh RI

www.maszoom.blogspot.com