Minyak Nabati, Antara Pangan, Pakan dan Alternative Energy

Minyak sawit, minyak nabati paling penting sejagat (net)

Pertumbuhan nilai perdagangan komoditi minyak nabati dunia telah mengalami peningkatan tajam dalam beberapa dekade terakhir.  Beberapa factor telah menjadi pendorong perkembangan tersebut dengan beberapa diantaranya adalah : (i) peningkatan kebutuhan minyak nabati yang dipicu naiknya tingkat konsumsi akibat pertumbuhan penduduk, peningkatan taraf hidup dan perubahan pola makan di beberapa negara berkembang seperti China dan India ; (ii) perkembangan industri bioenergi khususnya biodiesel di seluruh dunia, khususnya di kawasan Uni Eropa, Amerika Serikat, Brazil, Argentina, China dan India; (iii) kenaikan harga juga dipicu beberapa factor secara tidak langsung seperti kenaikan harga minyak bumi, cadangan komoditi yang terbatas, kekeringan dan ulah spekulan komoditi; dan terakhir (iv) perubahan iklim global yang dapat berdampak luas dalam aspek geografis.

Dalam beberapa tahun terakhir muncul beberapa pelaku penting dan kecenderungan supply and demands didominasi oleh : (i) China, sebagai pemimpin dunia dalam hal impor minyak nabati; (ii) Indonesia, Malaysia dan Agentina dengan porsi mencapai 75% merupakan tiga negara utama pengekspor minyak nabat, dalam hal ini minyak sawit; (iii) Brazil telah menjadi salah satu eksportir kedelai kedua setelah Amerika Serikat, dimana kedelai tersebut selain sebagai bahan pangan juga menjadi makanan ternak (pakan) dan bahan minyak kedelai ; (iv) Argentina menjadi penguntit berikutnya dalam hal produksi dan ekspor kedelai di dunia.

Pasar minyak nabati dunia saat ini terbagi dalam dua golongan besar (i) bahan pangan yang mencapai 80% dari total produksi dan (ii) pemenuhan kebutuhan industri termasuk didalamnya biodiesel. Aspek terbesar pendorong  pertumbuhan kebutuhan minyak nabati masih pada pemenuhan kebutuhan bahan pangan meski perkembangan kebutuhan sebagai sumber energy alternative/biofuel/bio energy semakin penting. 

Sebagian besar masyarakat dunia telah menjadikan bioenergi sebagai kambing hitam terhadap meningkatnya harga pangan dunia. Selain itu konversi lahan untuk produksi minyak nabati di berbagai negara tropis dunia dianggap sebagai salah satu katalisator kerusakan hutan. Latar belakang sebenarnya sangat beragam dan rumit, dengan factor utama yang menjadi dampak kenaikan tersebut adalah fluktuasi/kenaikan harga minyak bumi dan ulah nakal spekulan komoditi pangan dalam perdagangan yang semakin mengglobal. Secara nyata telah dengan jelas tergambar bahwa biaya dasar dari bahan baku mempunyai peran yang relative kecil dalam penentuan harga jual komoditi pangan di negara berkembang. Yang kemudian lebih berpengaruh terhadap komoditi tersebut adalah isu isu lain yang sama sekali tidak terkait dengan bahan baku komoditi sebagaimana tersebut diatas.

Pasar minyak nabati dunia saat ini sedang mengalami perubahan mendasar, dan akan menghadapi tantangan yang tidak ringan dengan berbagai peluang besar yang mengiringi. Perkembangan standar hidup di berbagai negara berkembang, perkembangan populasi yang diikuti perubahan pola diet/asupan gizi dan ekspansi kebutuhan bioenergi merupakan kecenderungan utama/tren yang akan memegang peran dalam perkembangan sector komoditi ini dimasa mendatang.

Pasar komoditi minyak nabati dunia mempunyai gambaran yang sangat beragam, dimulai dari Cina dengan cirri impor yang sangat besar, sampai dengan India yang mempunyai perkembangan pasar rumah tangga yang sangat besar. Indonesia bersama dengan Malaysia yang secara tradisional telah menjadi produsen utama minyak nabati dunia (i.e minyak sawit), saat ini mulai mendapat tantangan kompetitif dengan besarnya ekspansi lahan dari beberapa negara lain seperti Thailand dan Kolombia. Amerika Serikat dan Kanada sebagai eksportir utama minyak kedelai, saat ini telah mendapat tantangan serius dalam menentukan pasar dengan berkembangnya sector komoditi ini di negara Brasil maupun Argentina. 

www.maszoom.blogspot.com

Sumber : IEA Bioenergy Final Report, 2009

Dokumen Lingkungan dan Resep Masakan

Ilustrasi_net

Bagi sebagian penanggung jawab usaha/kegiatan

Dokumen dan izin lingkungan kadang dipandang laksana pedang dalam perang 

Senjata pamungkas bak Ajian Serat Jiwa milik Brama Kumbara

Padahal sebenarnya dia hanya sebatas wacana, bukan akhir segalanya

Dokumen dan izin lingkungan tak ubahnya secarik kertas berisi resep masakan

Dia tidak bermakna apa – apa sampai sang koki mencobanya

Manis pedas asam asin sajian tergantung pelaksanaan di lapangan

 

Ketika hambar terasa dalam masakan

Anda tak akan tahu ada bahan yang tidak ditambahkan

 

Itulah pentingnya pengawasan dan pelaporan

Sekedar memastikan, resepnya dilaksanakan dengan benar . . .

Sarilamak, Maret 2014

Kabut asap, bukti nyata kegagalan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup

kabut asap di jalanan S'pore (ilustrasi_net)

Sistem perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara lengkap memuat berbagai ketentuan hukum, baik hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi. Berbagai ketentuan tersebut mempunyai peran penting dalam pendayagunaan berbagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam sistem perundang-undangan tersebut Pemerintah (pusat) bersama pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten/kota) berbagi peran dalam usaha penaatan hukum lingkungan, atau dengan bahasa lain penegakan hukum lingkungan. 

Berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif tersebut terdiri atas: (1) teguran tertulis; (2) paksaan pemerintah; (3) pembekuan izin lingkungan; atau (4) pencabutan izin lingkungan. Ketentuan ini menjadi landasan penting bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penaatan hukum lingkungan, melalui instrumen pengawasan yang ditindak lanjuti dengan penerapan sanksi hukum administratif terhadap segala pelanggaran yang ada.

Pengaturan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi disebabkan kondisi bahwa penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui sanksi administasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Permasalahan kemudian muncul terkait dengan tidak berjalannya kewenangan daerah untuk menerapkan sanksi adminstratif terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan izin lingkungan. Selama ini yang terjadi adalah ketika izin dan dokumen lingkungan telah dikeluarkan, tidak ada/ sangat minim kegiatan/program di daerah yang dijalankan dalam rangka pengawasan terhadap ketaaatan pelaksaaan pengelolaan lingkungan sebagaimana tertuang dalam izin maupun dokumen lingkungan yang sudah diterbitkan.

Pada ujungnya nanti masyarakat luaslah merasakan dampak paling berat dari pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai ketentuan. Sebagaimana terjadi pada fenomena kabut asap yang terjadi akhir-akhir ini, dan terus berulang setiap tahunnya. Kerugian yang tak ternilai dari kabut asap mulai dari aspek kesehatan sampai dengan transportasi/penerbangan dapat dihindarkan apabila fungsi control/pengawasan dari pemerintah daerah terhadap segala kegiatan usaha dan/atau berjalan dengan semestinya. Dari sinilah tergambar peran vital pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perizinan menuju penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

www.maszoom.blogspot.com

An Accountable tanks to kemenlh for the whole adapted contents