10.29.2013

Peranan Keanekaragaman Hayati dalam Indeks Kualitas Lingkungan



Kualitas lingkungan di Indonesia sampai dengan dewasa ini hanya dikelola secara parsial berdasarkan media pencemaran, yaitu air, udara, dan lahan. Kondisi ini memunculkan kesulitan untuk menilai kondisi lingkungan hidup di suatu kawasan apakah bertambah baik atau sebaliknya. Menghadapai timbulnya permasalahan ini, salah satu cara untuk mereduksi beragamnya data dan informasi adalah dengan menggunakan suatu rumusan indeks tentang kualitas lingkungan hidup.
KLH sebagai institusi yang berwenang dalam bidang lingkungan hidup di Indonesia mengadopsi kerangka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dikembangkan oleh Virginia Commonwealth University (VCU) dan BPS. Dalam indeks kualitas lingkungan ini digunakan kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan sebagai indikator. Yang mejadi pekerjaan rumah kemudian, karena minimnya data, kualitas lingkungan di wilayah pesisir dan laut serta kondisi kekinian keanekaragaman hayati tidak dimasukkan dalam perhitungan IKLH.
Konsep IKLH, seperti yang dikembangkan oleh BPS selanjutnya hanya mengambil tiga indikator kualitas lingkungan yaitu kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan. Perhitungan nilai indeks kualitas air dan udara mengacu pada baku mutu atau standar yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup (baku mutu air dan baku mutu udara ambien). Sedangkan untuk indeks tutupan hutan menggunakan standar luas kawasan hutan di setiap provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
Tidak masuknya dua parameter dalam Indeks kulitas lingkungan yaitu kualitas lingkungan pesisir/laut dan kondisi keanekaragaman hayati adalah satu hal yang sangat menyedihkan. Kita sudah seharusnya menyadari bahwa Indonesia adalah bangsa maritim terbesar di dunia, yang mana perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir dan laut adalah nafas dari setipa kehidupan. Sekali lagi komitmen para pembuat kebijakan patut dipertanyakan dalam hal ini.
Setali tiga uang, kondisi yang sama terjadi dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Kita secara sadar seakan melupakan karunia terbesar Sang Pencipta yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu  negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Apabila dua potensi besar ini tidak diperhitungkan dengan topeng minimnya data, maka perubahan dan kerusakan yang terjadi akan semakin tidak terpantau, dan segala manfaat luar biasa dari keduanya akan tersia-sia. Manakala kita tersadar, segalanya terlambat sudaaa …

adapted from kemenlh republic of indonesia

10.25.2013

Peranan Indeks Kualitas Lingkungan dalam Perumusan Kebijakan



Pengelolaan kualitas lingkungan di Indonesia selama ini dilakukan secara parsial berdasarkan media pencemaran, yaitu air, udara, dan lahan. Kondisi ini memunculkan kesulitan untuk menilai kondisi lingkungan hidup di suatu kawasan apakah bertambah baik atau sebaliknya. Menghadapai timbulnya permasalahan ini, salah satu cara untuk mereduksi beragamnya data dan informasi adalah dengan menggunakan suatu rumusan indeks tentang kualitas lingkungan hidup.
Sejak tahun 2007 Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengembangkan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) untuk 30 ibukota provinsi di seluruh Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) selanjutnya pada tahun 2009 bekerja sama dengan pemerintah Kerajaan Denmark melalui Dannish International Development Agency (DANIDA) mengembangkan indeks lingkungan berbasis provinsi yang pada prinsipnyanya adalah modifikasi dari Environments Performance Indexs/EPI (Indeks Kinerja Lingkungan Hidup).
Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup terkait erat dengan sasaran mainstream pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010 – 2014, yaitu terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup dalam 5 tahun ke depan. Indeks kualitas lingkungan dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan. Selain sebagai sarana untuk mengevaluasi efektifitas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2010 program-program pengelolaan lingkungan, indeks kualitas lingkungan mempunyai peranan dalam hal : (1) membantu perumusan kebijakan; (2)  membantu dalam mendesain program lingkungan; dan (3) mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi lingkungan.
Selain itu, tujuan disusunnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) adalah: (1) memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan (2) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup (*_*).

adapted from kemenlh republic of indonesia

10.24.2013

Indeks Kualitas Lingkungan, Perkembangan Konsep



Perkembangan selama ini pengelolaan kualitas lingkungan di Indonesia umumnya dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sangat sulit untuk menilai kondisi lingkungan hidup di suatu kawasan apakah bertambah baik atau sebaliknya. Menghadapai munculnya kendala ini, salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks.
Studi-studi tentang indeks lingkungan telah banyak dilakukan terutama oleh perguruan tinggi di luar negeri, seperti Yale University dan Columbia University yang menghasilkan Environmental Sustainability Index (ESI), dan Virginia Commonwealth University yang menghasilkan Environmental Quality Index (EQI). Salah satu studi yang menarik adalah yang dipublikasikan pada tahun 2008 oleh Yale University dan Columbia University yang berkolaborasi dengan World Economic Forum dan Joint Research Center of the European Commission. Studi tersebut menghasilkan indeks yang disebut sebagai Environmental Performance Index (EPI), dan berdasarkan indeks tersebut Indonesia menempati urutan ke 102 dari 149 negara dengan nilai 66,2.
Sejak tahun 2007 Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengembangkan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) untuk 30 ibukota provinsi di seluruh Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) selanjutnya pada tahun 2009 bekerja sama dengan pemerintah Kerajaan Denmark melalui Dannish International Development Agency (DANIDA) mengembangkan indeks lingkungan berbasis provinsi yang pada prinsipnyanya adalah modifikasi dari Environments Performance Indexs/EPI (Indeks Kinerja Lingkungan Hidup).
Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup terkait erat dengan sasaran mainstream pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010 – 2014, yaitu terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup dalam 5 tahun ke depan. Indeks kualitas lingkungan dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan. Selain sebagai sarana untuk mengevaluasi efektifitas 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2010 program-program pengelolaan lingkungan, indeks kualitas lingkungan mempunyai peranan dalam hal : (1) membantu perumusan kebijakan; (2)  membantu dalam mendesain program lingkungan; dan (3) mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi lingkungan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengamanatkan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah. Dengan adanya indeks kualitas lingkungan, terutama yang berbasis daerah, diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan di masa yang akan datang.

adapted from kemenlh republic of indonesia

10.22.2013

Menilik Bagaimana Hongkong Mengelola Sampah Secara terpadu



Hongkong memiliki timbulan sampah yang sangat masif. Setiap tahun jutaan ton sampah padat perkotaan di kirim ke tiga lanfill yang ada di luar kota.  Pada tahun 2004 paling tidak 5,7 juta ton sampah dihasilkan oleh penduduk diseantero penjuru hongkong. Dari angka tersebut, 40% (2,2 juta ton) diantaranya telah berhasil di recovery menjadi energi dan material lain yang berharga.
Akan tetapi saat ini, kondisi lanfill yang ada sudah pada kondisi hampir jenuh. Tanpa usaha pembatasan timbulan dan pengurangan jumlah sampah yang di kirim ke lanfills, diperkirakan hanya perlu waktu 6 sampai 10 tahun untuk penuh jika. Dengan hampir separuh sampah telah terdaur ulang/recovery, besarnya laju timbulan sampah tidak sebanding dengan lahan lanfill yang tersedia.
Menghadapi masalah yang ada, Pemerintah Hongkong menghadapi pertanyaan besar, apa yang bisa dilakukan kemudian? Hongkong kemudian mengembangkan manajemen sampah secara holistik/terpadu sebagai salah satu jalan keluar. Kerangka kerja kebijakan ini dirancang melalui beberapa rangkaian strategii yang dilaksanakan sacara komprehensif. Untuk menanggulangi permasalahan sampah yang ada, beberapa target yang telah ditetapkan Pemerintah Hongkong adalah :

  1. Untuk mengurangi jumlah sampah padat perkotaan yang ditimbulkan di Hongkong sebesar 1% mulai tahun 2014 
  2. Untuk meningkatkan keseluruhan tingkat recovery sampah padat perkotaan sebesar 45% pada 2009 dan 50% pada 2014 
  3. Untuk membatasi total sampah padat perkotaan yang dibuang ke lanfill menjadi 25% lebih sedikit pada tahun 2014.
Pemerintah Hongkong menyadari bahwa strategi komprehensif yang telah dirancang tidak akan berjalan secara sempurnya tanpa adanya keterlibatan dan peran serta sektor publik dan swasta. Peran khalayak luas diperlukan dalam medukung kerangka kerja kebijakan yang telah ditetapkan. Salah satu wujud peran serta yang diperlukan adalah pencapaian target 80% recovery dari sampah domestik pada tahun 2010 … (to be continued, maybe)
www.maszoom.blogspot.com
adapted from Hongkong Environment Protection Department, Annual Report

Nilai Keraifan Lokal Rumah Adat Tradisional, Konsep Hunian Ramah Lingkungan yang Sebenarnya



Beragam aktvitas manusia, langsung atau tidak langsung berperan dalam meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Efek selanjutnya dikenal dengan pemanasan global, keadaan dimana suhu bumi secara rata- rata mengalami peningkatan. Dalam konsep lebih luas, bumi disebutkan telah mengalami perubahan iklim, hal yang sebelumnya tidak terjadi sebelum revolusi industri hadir pertengahan abad 18 di tanah Inggris.
Peran sentral gas rumah kaca dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menyadarkan banyak pihak akan perlunya perubahan gaya hidup (kick the habit). Salah satu yang populer dalam tren tersebut adalah berkembangnya konsep hunian/rumah tinggal ramah lingkungan, sebuah hunian dengan jejak emisi karbon yang minimal. Dengan mengadopsi konsep hunian ramah lingkungan, selain terkendalinya emisi gas rumah kaca, berbagai keuntungan baik materi maupun non materi akan didapatkan, mulai dari efisiensi biaya, peningkatan produktivitas kerja sampai dengan tercipta lingkungan hunian yang bersih, sehat, aman dan nyaman. Sebuah hunian ramah lingkungan paling tidak memiliki tiga ruang lingkup yang menjadi penekanan,yaitu : (1) peralatan dan perlengkapan; (2) sumber daya air dan energi dan (3) pengelolaan sampah.
Hebatnya kemudian, konsep hunian ramah lingkungan sebenarnya sudah mengakar dalam berbagai kebudayaan daerah di seluruh Indonesia. Konsep rumah adat yang menerapkan pemakaian bahan- bahan dari alam yang terbukti berkelanjutan merupakan salah satu wujud kearifan lokal warisan nenek moyang yang sangat membanggakan. Kita tahu bahwa material alam yang digunakan dalam berbagai rumah adat sangat cocok dengan iklim tropis yang cenderung panas dan lembab.
Salah satu contoh adalah konsep rumah gadang di ranah minang. Segala bahan yang digunakan dalam rumah gadang menurut konsep aslinya berasal dari alam dan dengan mudah terdaur ulang, mulai dari lantai dan rangka kayu, dinding bambu sampai dengan atap yang terbuat dari ijuk.
Pergeseran mulai terjadi di era modern dimana bahan – bahan yang digunakan mulai beralih kepada produk pabrikasi. Mulai dari rangka beton, dinding bata dan atap seng. Banyak segi mulai hilang dengan adanya peralihan material yang digunakan tersebut. Mulai dari kondisi mikroklimat yang berubah sampai dengan hilangnya ketahanan terhadap bencana alam seperti gempa (*_).
 

www.maszoom.blogspot.com
Adaptasi dari berbagai sumber